Pintubatunews.com — Penghasilan tetap (Siltap) Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya mendapatkan kepastian mengenai mekanisme kenaikan berkala melalui Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Ketentuan tersebut diatur secara tegas dalam Pasal 91 yang menyebutkan bahwa penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya dapat diberikan kenaikan secara berkala.
Bahkan, ayat (2) pasal tersebut menetapkan bahwa kenaikan besaran penghasilan tetap dilaksanakan setiap dua tahun sebesar 2 persen.
Ketentuan ini menjadi perhatian penting bagi penyelenggaraan pemerintahan desa. Sebab, selama ini pembahasan mengenai Siltap tidak hanya berkaitan dengan besaran penghasilan yang diterima setiap bulan, tetapi juga menyangkut kepastian peningkatan kesejahteraan aparatur pemerintahan desa.
Dua Tahun Sekali, Siltap Naik 2 Persen
Jika dicermati, Pasal 91 memberikan arah kebijakan yang jelas mengenai kenaikan Siltap secara berkala. Artinya, penghasilan tetap aparatur pemerintah desa tidak hanya ditentukan berdasarkan besaran awal, tetapi juga memiliki mekanisme peningkatan secara periodik.
Kenaikan sebesar 2 persen setiap dua tahun ini dapat menjadi salah satu bentuk perhatian terhadap kesejahteraan Kepala Desa dan perangkatnya, sekaligus mempertimbangkan perubahan kebutuhan hidup dan perkembangan ekonomi.
Namun, ketentuan ini juga perlu dipahami secara utuh. Kenaikan 2 persen bukan berarti setiap tahun, melainkan setiap dua tahun sekali.
Sebagai ilustrasi, apabila Siltap seorang perangkat desa sebesar Rp2.000.000 per bulan, maka kenaikan 2 persen menghasilkan tambahan Rp40.000 sehingga menjadi Rp2.040.000 per bulan.
Dua tahun berikutnya, apabila kenaikan kembali dihitung 2 persen dari besaran terakhir, Siltap menjadi Rp2.080.800 per bulan.
Dengan demikian, kenaikan berkala tersebut berpotensi memberikan peningkatan penghasilan secara bertahap.
Peraturan Bupati atau Wali Kota Menjadi Kunci Pelaksanaan
Persoalan berikutnya adalah bagaimana ketentuan kenaikan berkala tersebut diterapkan di masing-masing daerah?
Pasal 92 PP Nomor 16 Tahun 2026 memberikan mandat bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai besaran Siltap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2), serta periode dan besaran kenaikan berkala sebagaimana diatur dalam Pasal 91, ditetapkan dalam tabel kenaikan berkala melalui Peraturan Bupati atau Wali Kota.
Artinya, pemerintah daerah memiliki peran penting untuk menindaklanjuti ketentuan tersebut melalui regulasi daerah.
Pemerintah kabupaten/kota perlu menyusun tabel kenaikan berkala yang memberikan kejelasan mengenai besaran awal Siltap, periode kenaikan, serta nominal penghasilan setelah mengalami kenaikan.
Regulasi tersebut juga penting agar pelaksanaan kenaikan tidak menimbulkan perbedaan penafsiran di tingkat pemerintah desa.
Jangan Berhenti pada Aturan, Harus Ada Kepastian Pelaksanaan
Kehadiran PP Nomor 16 Tahun 2026 semestinya menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian kebijakan penghasilan tetap aparatur pemerintah desa.
Jangan sampai ketentuan kenaikan berkala sebesar 2 persen setiap dua tahun hanya menjadi norma di atas kertas tanpa tindak lanjut regulasi dan penganggaran yang jelas.
Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya membutuhkan kepastian mengenai kapan kenaikan diberlakukan, bagaimana mekanisme penghitungannya, serta kapan hak tersebut mulai diterima.
Pemerintah kabupaten/kota perlu segera memberikan kejelasan melalui Peraturan Bupati atau Wali Kota sebagaimana diamanatkan Pasal 92.
Pada akhirnya, kesejahteraan aparatur pemerintah desa bukan sekadar persoalan nominal penghasilan. Ini juga menyangkut penghargaan terhadap tanggung jawab, beban pekerjaan, dan keberlanjutan pelayanan publik di tingkat desa.
Regulasi sudah memberikan arah. Kini, yang ditunggu adalah keberanian pemerintah daerah menerjemahkannya menjadi kebijakan nyata.
