Pintubatunews.com — Kesejahteraan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya tidak semestinya hanya dilihat dari besaran penghasilan tetap (Siltap) yang diterima setiap bulan. Sebab, pemerintah telah memberikan landasan pengaturan yang lebih luas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Melalui Pasal 93, pemerintah menegaskan bahwa Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya selain berhak mendapatkan penghasilan tetap, juga berhak memperoleh tunjangan, penerimaan lain yang sah, Tunjangan Purnatugas, serta jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan.
Ketentuan ini menjadi bagian penting dalam memperkuat perlindungan kesejahteraan aparatur pemerintah desa. Artinya, penghasilan aparatur desa tidak hanya berhenti pada Siltap, tetapi juga mencakup sejumlah hak lain yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Empat Jenis Tunjangan yang Perlu Mendapat Perhatian
Pasal 93 ayat (2) menyebutkan empat jenis tunjangan yang meliputi:
- Tunjangan istri/suami, sebagai bentuk dukungan kesejahteraan keluarga aparatur pemerintah desa.
- Tunjangan anak, sebagai bagian dari perhatian terhadap tanggungan keluarga.
- Tunjangan kinerja, yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab aparatur desa.
- Tunjangan hasil pemanfaatan tanah milik desa atau yang sejenis, sebagai salah satu bentuk penerimaan yang berkaitan dengan pemanfaatan aset desa.
Pengaturan ini menunjukkan bahwa kesejahteraan aparatur pemerintah desa memiliki beberapa komponen yang perlu diperhatikan secara proporsional.
Namun, implementasinya tetap membutuhkan pengaturan teknis, kejelasan mekanisme, serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penerimaan Lain yang Sah, Bukan dari Dana Desa
Hal menarik lainnya terdapat pada Pasal 93 ayat (3). Dalam ketentuan tersebut, penerimaan lain yang sah dapat bersumber dari APB Desa dan sumber lain selain Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Artinya, terdapat ruang bagi pemerintah desa untuk mengelola sumber penerimaan yang sah guna mendukung kesejahteraan aparatur desa.
Akan tetapi, sumber penerimaan tersebut harus memiliki dasar hukum yang jelas, tidak bertentangan dengan ketentuan pengelolaan keuangan desa, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Tunjangan Purnatugas: Diberikan Satu Kali di Akhir Masa Jabatan
Salah satu ketentuan yang patut menjadi perhatian adalah Tunjangan Purnatugas.
Pasal 93 ayat (4) menegaskan bahwa Tunjangan Purnatugas diberikan satu kali pada akhir masa jabatan, sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
Sumber pembiayaannya berasal dari APB Desa selain Dana Desa, sedangkan besarannya ditetapkan melalui Peraturan Bupati atau Wali Kota.
Ketentuan ini memberikan landasan bagi pemberian penghargaan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya setelah menyelesaikan masa jabatan.
Namun, ada tiga hal penting yang harus diperhatikan, yakni kemampuan keuangan desa, sumber pendanaan yang diperbolehkan, dan kepastian besaran melalui Peraturan Bupati/Wali Kota.
Karena itu, pemerintah kabupaten/kota perlu memberikan kejelasan regulasi agar pemerintah desa memiliki pedoman dalam menganggarkan dan melaksanakan pemberian Tunjangan Purnatugas.
Jangan sampai hak yang telah mendapatkan landasan dalam peraturan pemerintah justru menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaannya di tingkat desa.
Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan Bukan Sekadar Tambahan
Pasal 93 ayat (5) juga memberikan penegasan bahwa Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya berhak mendapatkan jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketentuan ini penting karena aparatur pemerintah desa memiliki tanggung jawab pelayanan publik dan menjalankan tugas pemerintahan yang tidak terlepas dari berbagai risiko pekerjaan.
Jaminan kesehatan memberikan perlindungan terhadap risiko pembiayaan pelayanan kesehatan, sedangkan jaminan ketenagakerjaan memberikan perlindungan sesuai program dan ketentuan kepesertaan yang berlaku.
Dengan demikian, perlindungan sosial aparatur desa semestinya menjadi bagian dari perhatian pemerintah daerah dan pemerintah desa, bukan hanya dipandang sebagai pelengkap penghasilan.
Saatnya Pemerintah Daerah Menindaklanjuti Amanat PP 16 Tahun 2026
Kehadiran Pasal 93 PP Nomor 16 Tahun 2026 memberikan pesan bahwa kesejahteraan aparatur pemerintah desa harus dilihat secara menyeluruh.
Bukan hanya berbicara tentang Siltap, tetapi juga tunjangan keluarga, tunjangan kinerja, hasil pemanfaatan tanah milik desa, penerimaan lain yang sah, Tunjangan Purnatugas, hingga perlindungan jaminan sosial.
Pemerintah kabupaten/kota perlu mencermati ketentuan tersebut dan memastikan aturan teknis yang diperlukan tersedia, khususnya mengenai besaran Tunjangan Purnatugas sebagaimana diperintahkan Pasal 93 ayat (4).
Di sisi lain, pemerintah desa juga perlu melakukan perencanaan anggaran secara cermat dengan memperhatikan kemampuan keuangan desa, sumber pendanaan yang diperbolehkan, serta prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Pada akhirnya, membangun pemerintahan desa yang profesional tidak cukup hanya menuntut aparatur bekerja maksimal. Kesejahteraan dan perlindungan sosial mereka juga harus mendapatkan perhatian yang sepadan.
Hak sudah ditegaskan dalam regulasi. Kini, kepastian aturan pelaksanaan, penganggaran, dan realisasi menjadi pekerjaan rumah bersama pemerintah daerah dan pemerintah desa.
