Jakarta, Pintubatunews.com — Presiden Prabowo Subianto menyetujui pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) sebagai langkah memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya di kawasan gambut.
Keputusan tersebut disampaikan setelah Presiden Prabowo berdiskusi dengan lebih dari 20 peneliti dan ahli gambut dari berbagai lembaga riset serta perguruan tinggi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 24 September 2026. Pertemuan membahas tata kelola gambut dan mangrove sekaligus upaya mencegah karhutla berulang.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan pembentukan BPGMN menjadi salah satu keputusan penting dalam pertemuan tersebut. Badan baru itu akan diarahkan untuk mengedepankan pencegahan karhutla, bukan hanya melakukan penanganan setelah kebakaran terjadi.
“Salah satu keputusan yang penting terutama di bidang kehutanan dan terkait dengan karhutla adalah Bapak Presiden sudah mengambil keputusan akan mendirikan satu badan yang disebut sebagai Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat dengan BPGMN,” ujar Raja Juli.
Menurut Raja Juli, pendekatan pencegahan dinilai penting karena penanganan kebakaran yang sudah terjadi membutuhkan sumber daya dan biaya besar. BPGMN nantinya akan berada langsung di bawah Presiden dan melibatkan ilmuwan serta tenaga profesional.
“Tujuannya adalah melakukan pencegahan. Karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif, dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif, reaksioner,” katanya.
Enam Provinsi Jadi Perhatian
Penguatan pencegahan akan diarahkan terutama pada enam provinsi yang memiliki kawasan gambut, yakni Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Pemerintah sebelumnya juga memantau perkembangan titik panas di wilayah tersebut. Pada Kamis, Raja Juli menyebut tren hotspot secara umum menurun di sejumlah provinsi, tetapi Kalimantan Tengah masih menjadi perhatian karena jumlah titik panas meningkat.
Raja Juli mengatakan BPGMN nantinya akan didukung anggaran yang memadai untuk menjalankan fungsi pencegahan. Ia juga menyebut pembentukan badan tersebut menjadi bagian dari keterbukaan pemerintah terhadap masukan, evaluasi, dan kritik dari kalangan ilmuwan.
“Ini adalah satu inisiatif yang baik dan ini sekaligus menunjukkan keterbukaan Bapak Presiden menerima masukan evaluasi bahkan kritik dari para ilmuwan,” tuturnya.
BRIN Perkuat Deteksi Dini dengan AI
Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria mengatakan lembaganya akan mendukung BPGMN, terutama dalam pengembangan sistem deteksi dini dan deteksi titik panas (hotspot).
Teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) akan terus dikembangkan untuk membantu pemerintah mengantisipasi potensi kebakaran lebih awal.
“BRIN diminta untuk mendukung keberadaan dan peran dari badan ini khususnya dalam hal bagaimana kita melakukan deteksi dini, deteksi hotspot,” ujar Arif.
Menurut Arif, pengembangan sistem deteksi tersebut akan melanjutkan kerja sama yang selama ini telah dilakukan BRIN bersama Kementerian Kehutanan.
Pencegahan Karhutla Berbasis Desa
Selain teknologi, pemerintah juga mendorong pendekatan pencegahan presisi berbasis desa.
Dalam skema tersebut, masyarakat desa ditempatkan sebagai bagian penting dalam pencegahan kebakaran karena berada paling dekat dengan kawasan dan sumber daya yang harus dijaga. Kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) menjadi salah satu unsur yang dapat dilibatkan dalam pendekatan tersebut.
Arif mengatakan Presiden Prabowo menilai masyarakat desa memiliki kedekatan dan rasa memiliki yang kuat terhadap sumber daya di lingkungan mereka.
Pendekatan ini juga sejalan dengan pembahasan pemerintah mengenai tata kelola gambut yang tidak hanya berorientasi pada aspek ekologis, tetapi juga mempertimbangkan kehidupan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hidrologis gambut. Sebelum rapat, Arif menyebut sekitar 41 juta penduduk hidup di kawasan hidrologis gambut.
Teknologi hingga Sumber Penghidupan Masyarakat
Diskusi di Istana juga membahas berbagai alternatif teknologi untuk mendukung pencegahan dan penanganan kebakaran, antara lain water injection, pompa di tingkat desa, serta bahan alternatif pemadaman.
Di sisi lain, aspek ekonomi masyarakat sekitar kawasan gambut turut menjadi perhatian. Pemerintah membahas pengembangan sumber mata pencaharian berdasarkan jangka waktu pengembangan komoditas.
Sagu disebut sebagai salah satu pilihan untuk jangka panjang dengan masa pengembangan sekitar delapan tahun. Untuk jangka menengah, kopi menjadi salah satu alternatif, sedangkan sejumlah tanaman hortikultura dibahas sebagai pilihan yang dapat dikembangkan dalam jangka lebih pendek.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menggabungkan perlindungan ekosistem gambut, pencegahan karhutla, pemanfaatan teknologi, dan keberlanjutan ekonomi masyarakat yang hidup di sekitar kawasan gambut.
