Pintubatunews.com. Di desa, pembangunan bukan hanya soal jalan yang mulus atau balai yang megah. Pembangunan juga soal perut yang kenyang, dapur yang berasap, dan anak-anak yang bisa sekolah tanpa orang tua harus berutang. Di titik inilah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) saling bertemu dalam satu napas: membangun kemandirian ekonomi desa. Sayangnya, tidak semua anggota BPD benar-benar paham apa itu BUMDes, bagaimana ia bekerja, dan sejauh mana perannya dalam memutar roda kesejahteraan warga. Padahal, BPD adalah โmata dan telingaโ masyarakat di ruang kebijakan desa.
BUMDes bukan sekadar papan nama di depan kantor desa atau unit usaha yang hidup segan mati tak mau. Ia adalah instrumen ekonomi desa yang dibangun dari potensi lokal: dari air bersih, pasar desa, wisata alam, hingga pengolahan hasil pertanian. Ketika BPD memahami BUMDes, mereka tidak hanya mengawasi, tetapi juga mendorong. Mereka tahu kapan sebuah usaha butuh dukungan regulasi, kapan perlu evaluasi, dan kapan harus diberi ruang untuk tumbuh. Tanpa pemahaman itu, fungsi pengawasan BPD bisa berubah menjadi sekadar formalitas rapat dan tanda tangan berita acara.
Peran BPD sendiri jelas: menampung aspirasi, membahas dan menyepakati peraturan desa bersama kepala desa, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa. Dalam konteks BUMDes, BPD seharusnya mampu membaca laporan keuangan, memahami rencana bisnis, dan menilai apakah unit usaha yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan warga. Jika BUMDes membuka usaha air minum, misalnya, BPD perlu bertanya: apakah kualitasnya terjamin? Apakah harganya terjangkau? Apakah keuntungannya kembali ke desa dalam bentuk pelayanan atau program sosial?
Masalah muncul ketika BPD tidak dibekali pengetahuan yang cukup. Akibatnya, BUMDes bisa berjalan tanpa arah, bahkan rawan konflik. Ada yang merasa BUMDes โmilik pemerintah desaโ, bukan milik bersama. Ada pula yang menganggap BPD hanya pengganggu proses bisnis. Padahal, jika kedua pihak berjalan seirama, BUMDes bisa menjadi lokomotif ekonomi desa yang kuat dan transparan. BPD di sini bukan polisi, melainkan mitra kritis yang menjaga agar rel usaha tetap lurus.
Pemahaman BPD tentang BUMDes juga penting untuk menjaga akuntabilitas. Setiap rupiah yang diputar BUMDes sejatinya adalah uang publik. Transparansi bukan pilihan, melainkan kewajiban. BPD yang paham akan mendorong publikasi laporan, forum pertanggungjawaban, dan keterlibatan masyarakat. Dengan begitu, warga tidak hanya menjadi penonton, tetapi ikut merasa memiliki. Ketika rasa memiliki tumbuh, kepercayaan pun menguat. Dan kepercayaan adalah modal sosial yang nilainya sering kali lebih mahal dari modal uang.
Ke depan, desa akan semakin ditantang oleh perubahan: digitalisasi, persaingan pasar, hingga pergeseran minat generasi muda. BUMDes harus adaptif, dan BPD harus visioner. Pelatihan, studi banding, dan diskusi terbuka perlu menjadi agenda rutin, bukan kegiatan seremonial. BPD yang melek BUMDes akan berani mendorong inovasi: dari pemasaran online produk desa, kemitraan dengan pihak luar, hingga pengembangan wisata berbasis komunitas.
Pada akhirnya, BPD paham BUMDes bukan soal siapa lebih berkuasa, melainkan siapa lebih peduli. Desa tidak butuh banyak slogan, desa butuh kerja nyata. Dari ruang musyawarah yang hangat hingga lapangan usaha yang bergerak, BPD dan BUMDes harus berjalan berdampingan. Karena di sanalah, di antara kertas kebijakan dan keringat warga, masa depan ekonomi desa sedang ditulisโpelan, tapi pasti.
