Banggai Sulawesi Tengah Pintubatunews.com. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) itu wajah keuangan desa, kalimat itu seringkali saya sampaikan disetiap kali mendampingi desa dalam memfasilitasi musyawarah pembahasan APBDes, bahkan pada saat evaluasi APBdes di tingkat Kecamatan.
Mengapa demikian?
Baca pelan-pelan sampai habis,!
APBDes adalah wajah keuangan desa oleh karena dari situ kita bisa menebak ke mana arah pembangunan desa dibawa. Bukan cuma soal jalan, drainase, atau gedung apa yang mau dibangun, tapi juga soal bagaimana desa memperlakukan demokrasi, terutama lewat peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Masalahnya, kalau kita membuka APBDes, anggaran BPD sering kali terlihat… ya begitu-begitu saja.
Isinya berkisar pada perjalanan dinas, baju seragam dinas, ATK, sewa sekretariat, biaya komunikasi, dan belanja rumah tangga. Tidak salah, tentu. Semua itu memang dibutuhkan. Tapi kalau berhenti di situ, BPD jadi tampak seperti kantor kecil yang sibuk mengurus administrasi, bukan lembaga yang menampung dan menyuarakan aspirasi warga.
Padahal, tugas BPD tidak sesederhana itu.
BPD seharusnya rajin turun ke dusun-dusun, mendengarkan keluhan warga, mengumpulkan usulan, lalu mengawalnya dalam kebijakan desa. Ada kerja monitoring, ada evaluasi, ada dialog dan semua itu butuh biaya. Musyawarah dusun tidak bisa jalan hanya dengan niat baik, apalagi sekadar modal stempel dan kertas.
Memang, anggaran desa sering terbatas.
Tapi keterbatasan anggaran seharusnya tidak membuat fungsi demokrasi ikut disunat. Kalau BPD terus dibiarkan bekerja dengan anggaran minim, sementara lembaga lain relatif lebih longgar, jangan heran kalau peran BPD terasa makin samar. Demokrasi desa akhirnya hidup segan, mati pun tak benar-benar diperhatikan.
Kalau APBDes adalah wajah keuangan desa, maka anggaran BPD adalah cermin keseriusan desa mendengar warganya.
Tanpa anggaran untuk penjaringan aspirasi, monitoring, dan evaluasi, BPD berisiko terjebak dalam rutinitas administrasi. Hadir, tapi tidak terasa. Ada, tapi kurang berdampak.
Lalu pertanyaannya jadi menarik: apakah selama ini BPD memang kurang diberi ruang dalam penganggaran, atau jangan-jangan BPD sendiri belum sepenuhnya sadar dan paham anggaran apa yang sebenarnya mereka butuhkan agar bisa bekerja secara utuh dan bermakna?
Pertanyaan itu penting dijawab bersama.
Sebab desa yang kuat bukan hanya desa yang rajin membangun fisik, tetapi desa yang mau merawat ruang dialog, kritik, dan partisipasi warganya, dari APBDes, dari BPD, dan dari kesadaran bersama bahwa demokrasi juga butuh biaya, bukan hanya slogan.**
Salam berdesa,!!
